BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di kabupaten dan kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:

1.  Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

2.  Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan

dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3.  Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana;

4. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

5. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;

6.  Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten di bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana;

7. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);

8.  Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan

dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

9.  Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan

dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

10. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri atas:

a. Seksi Advokasi dan penggerakan

b. Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB

c. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga

(1)   Seksi Advokasi dan penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan penggerakan.  

(2)   Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

(3)   Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.